Mengamati perkembangan kepribadian para pemimpin kita, sangatlah mengasyikkan, terutama secara psikologis. Dari sudut psikologi perkembangan, ada tugas-tugas perkembangan yang wajib dilewati oleh seorang manusia, sejak dia bayi, kanak-kanak, remaja, dan seterusnya. Demikian juga secara analogis, ada tugas-tugas perkembangan (politis) yang wajib dilewati oleh para pemimpin dalam seluruh perjalanan kehidupan politiknya.
Membahas kepemimpinan nasional yang ada sekarang, baik mereka yang ada di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, akan tampak, ada dinamika perkembangan politis yang menarik. Nyaris semua pemimpin nasional sekarang (yang usia biologisnya rata-rata 50 sampai 60 tahun), ketika Soeharto menancapkan rejim otoriter dan represif sekitar 35 tahun lalu, secara "umur politis", mereka semua masih dalam tahap perkembangan masa kanak-kanak.
Secara biologis, mereka waktu itu mungkin sudah remaja atau paskaremaja (15-25 tahun), tapi sekali lagi, secara analogis, umur politis mereka barulah di tahap masa kanak-kanak. Pola kepemimpinan Soeharto yang cenderung "mensterilkan" mereka dari dunia politis, bahkan sebagian besar pemimpin sekarang – yang waktu itu awalnya para aktivis idealis pendobrak rejim Soekarno - "disterilkan" (dininabobokan, dijinakkan) dengan segala macam hedonisme politis; ada yang dimasukkan sebagai anggota DPR-GR, dan seterusnya.
Salah satu karakteristik pokok tugas perkembangan kanak-kanak adalah dimensi permainan (games). Dengan sterilisasi dan nina bobok (plus pengawasan) Soeharto, masa kanak-kanak itu demikian nikmat dengan segenap permainannya. Soeharto seolah berkata: nikmati saja masa kanak-kanak kalian dengan segenap permainan (politis) yang kuberikan, tak usah pusing dengan segenap trik dan intrik politik riil.
Ibarat anak yang oleh orangtuanya diberi keleluasaan menikmati dunia kanak-kanak dengan keindahan permainannya, mereka itu tak perlu ikut pusing memikirkan ruwetnya urusan rumah tangga.
Ketika Soeharto telah berkuasa nyaris dua dasa warsa, sampailah dia di puncak kejayaannya. Di sisi lain, usia biologis mereka rata-rata telah 35 – 45 tahun; dan secara analogis, usia politis mereka telah memasuki tahap remaja. Mulailah timbul masalah, sebab pada saat itu, Soeharto mencapai puncak totaliterismenya.
PADAHAL, di masa itu, ada yang namanya "storm period" - dinamika kejiwaan menggelegak, yang membutuhkan kesempatan penyaluran dan pengelolaan yang tepat. Periode itu juga meliputi tugas-tugas perkembangan : (1) gaining a sense of identity – dan realitasnya, semua identitas politis yang ingin mereka capai ditutup sedemikian rupa, akibatnya – menimbulkan kebingungan peran-peran (politis), (2) learning independence – proses belajar untuk mandiri juga tak berkembang, semua kapasitas kepemimpinan politis dibuat serba tergantung kepada sang jenderal. Kita tentu masih ingat, hampir semua orang pada dimensi politik waktu itu serba berbudaya "mohon petunjuk" dan tergantung pada sentral kekuasaan, (3) extending integrating values – proses eksplorasi nilai-nilai moral (politis) dimanipulasi sedemikian rupa, mengikuti sang patron dengan segala prinsip tujuan menghalalkan cara (KKN, misalnya).
Semua tugas perkembangan itu relatif gagal dilewati, akibat totaliterisme rejim Soeharto. Masa remaja politis yang mengenaskan, setidaknya dibanding masa kanak-kanak politis yang lebih indah.
Ketika Soeharto lengser pada tahun 1998, dan pada saat yang sama, mereka itu ( yang kini berada di puncak-puncak kepemimpinan nasional) sudah memasuki usia dewasa politis (secara biologis memasuki usia rata-rata 50 tahun ke atas). Kegagalan atas tiga tugas perkembangan masa remaja politis tersebut, membawa simtom-simtom tertentu di masa dewasa politis. Jika kita mengadaptasi Laventhal, simtom itu sebagai berikut.
Pertama, timbulnya kebingungan (politis). Kita melihat bagaimana para pejabat atau pemimpin eksekutif bingung melaksanakan peran (pragmatisme) eksekutifnya dengan layak, sedangkan mereka yang di DPR juga tak jelas menjalankan peran (idealisme) legislatifnya secara baik.
Kedua, ketidakpercayaan diri (politis). Ini muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan dan ketidakmandirian dalam mengelola segenap konflik demi kepentingan lebih besar. Ketidakpercayaan diri itu juga mengejawantah dalam berbagai kecenderungan untuk berkelompok, berkomplot, trik dan intrik berkolusi, untuk saling sikut demi keamanan diri sendiri (dan kelompok).
Ketiga, kecemasan (politis). Ini muncul akibat inner conflict, benturan nilai-nilai diri sebagai manusia biasa dengan perilaku politik yang telanjur serba terkondisi oleh sang patron yakni rejim lama (misal; KKN). Kecemasan politik mereka kompensasikan dalam bentuk serba "gaduh politik" (tanpa alasan jelas) dan "sensasi politik" (tanpa esensi). Tentu secara tak sadar, ini dimaksudkan untuk menutupi kecemasan (politisnya).
Pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantui mereka (dengan adanya ketiga simtom tersebut) misalnya; "apakah saya bisa lebih lama mempertahankan kekuasaan ini (di dimensi apa pun)?", atau "apakah saya bisa mencapai (baca: mendapatkan) kekuasaan orang atau kelompok itu," dan seterusnya?
DALAM konsep psikologi perkembangan, semua fenomena semacam itu, sadar atau tidak, akan membenturkan seseorang kepada kondisi frustrasi di masa dewasa (politisnya). Salah satu reaksinya, yang sesuai konteks tema ini adalah terjadinya "regresi" (politis). Regresi yang dimaksud adalah kembali pada satu fase perkembangan di mana seseorang berhasil mendapatkan kepuasan.
Tak pelak lagi, para pemimpin itu – yang sesungguhnya frustrasi akibat mengalami kegagalan berbagai tugas perkembangan masa remaja dan dewasa politis – melakukan proses regresi, dan kembali ke fase atau tahap yang memuaskan mereka, yakni masa kanak-kanak politis , yang penuh dengan nuansa keindahan permainan.
Maka, segenap "gaduh dan sensasi" politik belakangan ini, seperti pada kasus R&D dan kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon, merupakan bagian proses regresi politis mereka. Kasus R&D, ramai-ramai diprotes rakyat, pemerintah ngotot, DPR ikut bersuara, semua ngotot sampai ada "inpres R & D", belakangan ditunda, dan seterusnya. Kasus kenaikan harga dan tarif, diprotes sampai ribut-ribut, DPR awalnya adem-ayem, pemerintah ngotot, rakyat makin panas, pemerintah tetap ngotot, DPR mulai tampil dengan gagah lewat rapat konsultasi, lalu pemerintah mulai menunda kenaikan telepon, meninjau ulang yang BBM dan TDL, dan seterusnya.
Semua itu dimunculkan dalam kegaduhan, kehiruk-pikukan. Meriah! Dan, para pemimpin memperoleh kepuasan "masa kanak-kanaknya", sementara rakyat ternganga-nganga.
Masih seabreg "gaduh dan sensasi" politik di republik ini, yang semuanya bermuara pada "permainan"; dan ... ada regresi di sana. Sepintas, kembang demokrasi mekar harum di kasus-kasus R & D dan kenaikan harga-tarif. Seolah-olah hingar bingar demokrasi itu berbuah ranum karena pada ujungnya toh pemerintah "mendengarkan" DPR (baca: rakyat); pemerintah mau mengalah dan obyektif, dan ini ditunjukkan dengan berbagai perubahannya.
DPR-pun, yang semula melempem, tiba-tiba di tengah jalan tampil bak pahlawan bagi rakyat. Padahal, tidak ada esensi (kerakyatan), kecuali hanya sensasi demi permainan yang mereka nikmati seperti indahnya permainan di masa kanak-kanak politis.
Itulah refleksi frustrasi kepemimpinan nasional. Urusan republik sebesar ini dengan rakyat ratusan juta, dikelola dengan berbagai kebijakan yang serba trial and error begitu saja; sementara harga-harga keburu naik, R & D makin menikam rasa keadilan rakyat, ongkos sosial yang tinggi. Apa namanya semua itu, kalau bukan "indahnya permainan (politis) akibat regresi politis para pemimpin bangsa kita"?
Sampai 2004, mengingat regresi politis yang menghinggapi kepemimpinan nasional, hanya permainan demi permainanlah yang bisa kita tonton. Tampaknya, kita perlu menoleh pada generasi lebih muda, yang sejak sekarang masih bisa kita siapkan serta kelola tahap dan tugas perkembangan politisnya.
Ya sejak sekarang; agar mereka, dari dini bisa melaksanakan apa dikatakan Napoleon Hill: "When you work, work, when you play, play. Don’t get the two mixed up!" ►
Kompas Selasa, 04 Februari 2003
